Kekhawatiran Mahasiswa dan Akademisi
Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, menyayangkan pemangkasan anggaran ini, yang menurutnya dapat berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan tinggi.
Ia menyoroti bahwa alokasi BOPTN yang saat ini ada saja belum cukup untuk menutupi Biaya Kuliah Tunggal (BKT), sehingga kenaikan UKT menjadi tak terhindarkan jika subsidi ini dipangkas lebih lanjut.
“Banyak PTN belum mampu mencari sumber pendanaan lain di luar UKT mahasiswa. Di kawasan timur Indonesia, misalnya, pendapatan dari UKT bisa mencapai 50-60 persen dari total pemasukan kampus. Jika subsidi pemerintah semakin dikurangi, beban akan semakin besar bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang baru masuk,” ujar Eduart.
Selain itu, kebijakan efisiensi terhadap KIP Kuliah juga memunculkan permasalahan lain. Setiap PTN diwajibkan menerima minimal 20 persen mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, banyak PTN yang menerima lebih dari kuota tersebut.
Keterbatasan jumlah penerima KIP Kuliah sering kali menyebabkan PTN harus menyubsidi mahasiswa melalui penggolongan UKT yang lebih rendah, seperti Rp 0 hingga Rp 500.000 per semester. Jika KIP Kuliah semakin dikurangi, beban ini akan semakin berat bagi PTN.
Upaya Menyelamatkan Pendidikan Tinggi
Di tengah kekhawatiran ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR menyatakan bahwa Kemendiktisaintek telah mengusulkan agar pemotongan anggaran tidak dilakukan sebesar yang direncanakan. Menurutnya, terdapat beberapa kegiatan yang bisa ditunda tanpa mengganggu layanan publik, sehingga tidak perlu memangkas beasiswa dan subsidi perguruan tinggi secara drastis.
“Kami meminta agar anggaran awal tetap dipertahankan demi menjaga kinerja pendidikan tinggi. Jika BOPTN dan KIP Kuliah dipotong, kenaikan UKT di PTN dan PTN-BH hampir pasti terjadi. Hal ini tentu akan memberatkan mahasiswa dan keluarganya,” jelas Satryo.
Komisi X DPR turut memberikan dukungan agar anggaran yang menyangkut layanan dasar pendidikan tidak dipangkas. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa efisiensi seharusnya tidak menyasar tunjangan dosen dan beasiswa yang telah berjalan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, bahkan mengingatkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan bisa berdampak serius bagi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia.
“Pada 2023, kita sudah menghadapi polemik kenaikan UKT. Saat itu, Prabowo—yang sekarang Presiden—menyatakan bahwa UKT di PTN bisa saja gratis. Salah satu instrumen pendukungnya adalah KIP Kuliah, yang sekarang justru kena potong. Kita harus memastikan bahwa mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi,” kata Sofyan.
Senada dengan itu, Fraksi Gerindra dan Golkar juga meminta agar pemotongan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek prioritas. Mereka menekankan bahwa pendidikan wajib mendapatkan alokasi 20 persen dari APBN sesuai amanat undang-undang. Jika efisiensi diperlukan, seharusnya dilakukan pada sektor yang bukan layanan dasar pendidikan, seperti pendidikan kedinasan di kementerian lain.
(Baca juga: Cek Kesehatan Gratis Dimulai, Gini Cara Daftarnya)
Menyelamatkan Akses Pendidikan Tinggi
Kenaikan biaya kuliah adalah ancaman nyata bagi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Jika pemotongan anggaran tidak dikelola dengan bijak, bukan hanya mahasiswa yang terdampak, tetapi juga kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.
Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menemukan solusi yang tidak membebani mahasiswa dan memastikan bahwa akses pendidikan tinggi tetap inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam beberapa pekan mendatang, keputusan akhir mengenai efisiensi anggaran ini akan menjadi sorotan utama. Apakah pemerintah akan mengakomodasi permintaan perguruan tinggi dan mahasiswa? Ataukah Indonesia harus bersiap menghadapi kenaikan biaya kuliah yang semakin tinggi?
